Opini By Arif RahmanKorupsi dan Teroris adalah sama-sama masuk kedalam Hukum Pidana Khusus dimana aturannya tidak terdapat didalam KUHP akan tetapi diatur tersendiri dalam undang-undang. Selain Korupsi dan Teroris masih banya tindak pidana yang masuk kedalam Hukum Pidana Khusus. Saya tidak akan membahas mengenai materi Hukum Pidana Khusus namun saya di sini pingin memberikan evaluasi saya sendiri mengenai kedua tindak pidana tersebut.Sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada negara kita yang mampu...
Sabtu, 30 Juli 2011
Rabu, 13 Juli 2011
Takdir Allah
Banyak orang menjadi seseorang yang takut akan sesuatu kenyataan yang menimpa dirinya. Takdir seakan menjadi momok yang mengerikan setiap individu dan masyarakat, itulah anggapan bagi sebagian mereka yang kurang mengetahui akan adanya suatu Takdir yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Saat kita mendengar suatu ceramah-ceramah keagamaan tentunya terkadang mereka menyinggung masalah takdir yang ada dalam diri manusia. Mereka berkata dengan mendasarkan pada Kitab Allah yang Maha Sempurna dari segala...
Kamis, 18 Maret 2010
UU PIDANA KHUSUS
Download Undang-Undang Pidana KhususBagi teman-teman yang mau cari Undang-undang pidana yang diluar KUHP/UU tindak pidana khusus silahkan download di s...
Rabu, 06 Januari 2010
Rabu, 23 Desember 2009
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Bab I Ketentuan UmumBab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undangBab III Dasar PeradilanBab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kesatu : Penyelidik dan PenyidikBab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kedua : Penyidik PembantuBab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Ketiga : Penuntut UmumBab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Bagian Kesatu :PenangkapanBab V Penangkapan,...
Senin, 21 Desember 2009
Slicing the American Pie: Federalism and Personal Law
Slicing the American Pie: Federalism andPersonal LawJeffrey A. ReddingAbstractIn this piece, I draw upon Indian and other comparative legal experience to arguethat the present U.S. system of territorial federalism resonates deeply with thosesystems of “personal law” that are commonly found around the world. Under apersonal law system, a state enforces different laws for each of the state’s differentreligious or ethnic communities - which is one reason such systems havebeen so heavily interrogated...
The Right of Access to Justice: Judicial Discourse in Singapore and Malaysia
The Right of Access to Justice: JudicialDiscourse in Singapore and MalaysiaGary K Y ChanAbstractThis is an essay on judicial discourse in Singapore and Malaysia pertaining to the nature andscope of the right of access to justice, including access to justice for the poor. We will examinethe statements and pronouncements by the Singapore and Malaysia judiciary in case precedentsand extra-judicial statements. Some of the issues explored include the legal status of this rightof access to justice (namely,...
Download surah Yaasiin
Surat YaaSiinmendengarkan Al-Qur'an ketika menyelesaikan tugas, membuat artikel, browsing, chating, and more adalah sesuatu yang menyejukkan, menambah semangat, membuat hati tenang ketika, ketika hati bimbang, sedang resah hal yang paling menghangatkan jiwa adalah membaca Al-Qur'an, jika belum bisa membacanya silahkan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an silahkan download di sinisurat YaaS...
Sabtu, 19 Desember 2009
BUNGA RAMPAI Komisi Yudisial RI
Komisi Yudisial RI "Bunga Rampai"Daft ar IsiPrakata Ketua Komisi YudisialM. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. iiiPenghargaan dan Ucapan Terima Kasih xiDaft ar Isi xiiiBagian KesatuReformasi Peradilan1. Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan KitaProf. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. 12. Perubahan Bidang Politik dan PengaruhnyaTerhadap Reformasi Peradilan 21Arbab Paproeka, S.H.3. Komisi Yudisial Pengawal Reformasi PengadilanMendayung diantara Simpati dan ResistensiFirmansyah Arifi n, S.H. 434. Kontribusi...
Selasa, 15 Desember 2009
PUTUSAN
Contoh PutusanPUTUSANNomor 25/PUU-VII/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkatpertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujianUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:[1.2] TEDJO BAWONO, warga negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Kediri7...
IMPECHMENET
PENGANTARoleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya...
MEMBUAT THEME HP SENDIRI
Membuat theme hp sendiri merupakan sedikit kreasi dari anda semua yang notabene bosen dengan theme yang biasa-biasa saja. Kita jauh lebih puas dengan membuat theme hp sendiri karena itu merupakan karya pribadi. Selain itu juga bisa buat masukin ke web anda jika hasil karya anda pengen di lihat banyak pasang mata. untuk lebih jelasnya silahkan download software_nya di sini. setelah di download slahkan di instal, yaaaa seprti biasa kita menginstal aplikasi dalam komputer. silahkan download di s...
High Crimes and Misdemeanors
"'High Crimes and Misdemeanors'": Recovering the Intentions of the Founders EXECUTIVE SUMMARY The most important question in the constitutional process of impeachment is the meaning of "High Crimes and Misdemeanors" as that phrase was understood by those who framed and ratified the Constitution. The grant to the House of Representatives of "the sole power of impeachment" was not given without restraint. The words "High Crimes and Misdemeanors" were not mindlessly crafted or chosen because...
Refleksi Hukum
FUNGSI HUKUMDAN ASAS-ASAS DASAR NEGARA HUKUM( Drs. Abd. Choliq, S.H., M.H. )A. PENDAHULUANYang namanya fungsi itu dimana-mana dan dalam konteks apapun sangatmenentukan segalanya, dalam konteks rumah tangga kalau suami atau isteri sudahtidak dapat menjalankan fungsinya akan hancur, manusia diberi akal oleh Yang MahaKuasa namun kalau akal itu tidak berfungsi, maka manusia itu akan mendapatkangelar manusia gila, peralatan di perusahaan industri kalau tidak berfungsi akan macetperusahaan industri tersebut,...
Sabtu, 12 Desember 2009
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAMSISTEM KETATANEGARAANREPUBLIK INDONESIAOleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.A. PERUBAHAN UUD 1945Reformasi Konstitusi Sejak datangnya era reformasi yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah terbuka peluang bagi dilakukannya reformasi konstitusi setelah mengalami fase “sakralisasi UUD 1945” selama pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya reformasi konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi...
GAGASAN DASAR TENTANG KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Konstitusi dan Konstitusionalisme
Konstitusi dan KonstitusionalismeA. Gagasan Konstitusionalisme klasi download di siniB. Konstitusionalisme dan Gagasan Madinah download di siniC. Konstitusi dan Konstitusionalisme Modern download di s...
PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUMDI INDONESIAOleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the foun¬ding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara kom-prehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh...
CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROCEDURES STATE ADAT
CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROCEDURES STATE ADAT By: Jimly Asshiddiqie Constitution simply by Brian Thompson can be interpreted as a document that contains the rules for running an organization. Organizations referred gam ¬ variety and complexity of its structure. In the draft constitution that was also included understanding ¬ written rules, customs and conventions to ¬ negaraan (constitution) that determined ¬ nen kedu ¬ structure and position the state organs, to arrange ¬ inter state organs, the...
Konstitusi dan HAM
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Langganan:
Postingan (Atom)